Fraksi Persatuan Sangat Setuju Perubahan Anggaran Peraturan Daerah tentang RAPBD  Tahun Anggaran 2023 Layak untuk Dibahas pada Tahap Selanjutnya

PANGANDARAN JAWA BARAT - Setelah mengamati dan menganalisis RAPBD Kabupaten Pangandaran tahun 2023 dan pemaparan yang disampaikan oleh Bupati Pangandaran, kami Fraksi Persatuan sangat menyetujui Perubahan Anggaran Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 layak untuk dibahas pada tahap selanjutnya.

Demikian dikatakan Miftah Mujahid SH saat menyampaikan 
pandangan umum
Fraksi Persatuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Belanja daerah tahun anggaran 2023, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pangandaran, Selasa (19/09/2023).

Baca juga: Anies Baswedan: Energi Yang Memanusiakan

Disampaikannya bahwa,  
akuntabilitas harus menjadi tatanan dari setiap upaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan yang lebih baik dan optimal, termasuk dalam perbaikan dan pembenahan manajemen pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana amanat yang tersurat dalam PP nomor 12 tahun 2019 dan permendagri no 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi Persatuan berharap APBD Kabupaten Pangandaran tahun 2024 harus mampu memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, keadilan, efisien dan efektif terhadap sasaran target, khususnya pemulihan dan pengendalian pertumbuhan ekonomi dari dampak perubahan sosial pasca pandemi covid 19 yang pastinya mempunyai dampak terhadap kondisi sosio-ekonomi masyarakat, " katanya.

Baca juga: KUPA dan PPASP Pangandaran 2023: Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi  Inklusif Berkelanjutan

Menurut Miftah, Fraksi persatuan mengusulkan beberapa masukan sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Pangandaran dalam mewujudkan pangandaran sebagai destiasni wiasata berkelas dunia.
perlunya pembentukan badan usaha milik daerah dimanage dengan profesional, akuntabel dan transparan.

Optimalisasi program pemberdayaan ekonomi kreatif yang berbasis kerakyatan/kemasyarakatan, seperti seni, kuliner, fashion, dll.

Baca juga: Pejuang Milenial Prabowo : Festival Hadrah Klasik Se DIY-Jateng 2023 Perebutkan Piala Prabowo Subianto

Dengan mendorong sektor ekonomi kreatif ini akan membentuk komunitas masyarakat mandiri secara ekonomi, sehingga akan mengurangi angka pengangguran usia produktif, " katanya.

Tambah Miftah, demikian pandangan Umum Fraksi Persatuan ini kami sampaikan, dan atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terimakasih, " Ujarnya.

Baca juga: Fraksi PAN Menerima Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Parigi, 19 September  2023,  
Fraksi Persatuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran.

- H. Asikin, S.Ag (ketua)                          - cecep nurhidayat  S.pd.i (sekertaris).

Baca juga: Peneliti Makara Insight: Cegah Hoaks dan Politik Identitas Guna Pemilu yang Damai dan Demokratis